5 Respons Mulai Jokowi hingga Budi Arie Terkait Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

MONSTATHREADS — Jakarta – Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh membengkak hingga USD 7,3 miliar atau setara dengan Rp 116 triliun.

Proyek yang digarap oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini menjadi masalah baru bagi Indonesia usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan enggan merogoh APBN untuk menutupi utang tersebut.

Sejumlah tokoh publik pun ikut buka suara. Termasuk salah satunya Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap sebagai penggagas dari proyek ini turut memberikan sejumlah pendapatnya.

Jokowi menyebut, pembangunan proyek kereta cepat tersebut diinisiasi untuk mengatasi isu kemacetan di beberapa daerah.

“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah,” ujar Jokowi kepada wartawan di Solo pada Senin 27 Oktober 2025.

Senada dengan Jokowi, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan pembangunan proyek ini digarap untuk kebaikan masyarakat. Dia menilai pembangunan Whoosh memiliki dampak positif untuk khalayak luas.

“Itu kan kajian sudah dilakukan. Kalau syarat secara technical-nya tanya yang berkompeten ya, (Kementerian) Perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan lihatnya Whoosh itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” tutur Budi Arie.

Sementara itu, Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md menilai terdapat dugaan mark up atau penggelembungan dana proyek pembangunan kereta cepat Whoosh yang perlu diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan proses penegakan hukum terkait prakara ini tengah berjalan di KPK.

1. Blak-blakan Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait polemik utang kereta cepat Whoosh. Jokowi disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah tersebut.

Jokowi mengungkapkan awal mula dibangunnya kereta cepat Whoosh. Dia menyebut, proyek itu berangkat dari kemacetan parah yang sudah melanda Jakarta dan sekitarnya selama puluhan tahun, termasuk Bandung.

“Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sudah sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek kemacetannya parah, termasuk Bandung kemacetannya parah,” kata dia kepada wartawan di Solo pada Senin 27 Oktober 2025.

Dalam setahun, lanjut Jokowi, negara mengalami kerugian hingga Rp 65 triliun per tahun khusus di Jakarta. Sementara di Jabodetabek dan Bandung bisa lebih dari Rp 100 triliun.

Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi merancang transportasi massal seperti MRT, LRT, kereta cepat Whoosh, kereta bandara, dan KRL agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara dan KRL agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” ucapnya.

Jokowi menegaskan bahwa transportasi massal merupakan layanan publik, bukan bisnis mencari laba. Salah satu keuntungan transportasi massal adalah mengurangi emisi karbon dan mempercewat waktu tempuh masyarakat.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa subsidi untuk proyek transportasi massal bukanlah kerugian, melainkan bagian dari investasi jangka panjang.

“Kayak MRT itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus ke (Bundaran) HI,” ujar dia.

“Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,4 triliun dari itung-itungan kami dulu 12 tahun yang lalu,” tambahnya.

Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Whoosh. Menurutnya, jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi dari sepeda mobil, motor ke transportasi massal tidak mudah untuk merubah karakter nggak mudah. Tetapi yang kita lihat MRT sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, pembangunan transportasi massal tak hanya soal mobilitas, tetapi juga membawa efek berganda bagi perekonomian.

“Sekali lagi kita harus berhitung multiplayer effect ekonominya. Contoh, kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Kemudian menumbuhkan UMKM warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru itu. Kemudian wisata, di Bandung dengan adanya Woosh menigkat dengan baik, nilai properti juga naik. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” ucapnya.

2. PDIP Sebut Megawati Sudah Ingatkan Sejak 2015

PDIP mengatakan Megawati Soekarnoputri sudah pernah mengingatkan nilai manfaat dari proyek kereta cepat Whoosh pada 2015. Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayati mengatakan Megawati juga memberikan catatan-catatan mengenai Whoosh yang kini diduga mengalami mark up.

“Ya kalau soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu,” ujar dia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Senin 27 Oktober 2025.

Esti menegaskan, PDIP tegas terhadap pemberantasan korupsi. Menurut dia, bila proyek Whoosh terbukti ada pelanggaran hukum, maka penegak hukum wajib melakukan penindakan.

“Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” tegas dia.

Di lokasi sama, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyebut pengusutan dugaan mark up Whoosh menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP mendukung KPK bergerak mengusut dugaan korupsi proyek tersebut.

“Dugaan mark up tuh urusan hukum, urusan KPK, biar saja semua yang ada indikasi itu kita dukung persoalan itu untuk diperiksa gitu saja PDI Perjuangan ya,” kata Ribka.

3. Respons Bos Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menargetkan solusi utang kereta cepat Whoosh bisa diselesaikan pada 2025. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria memandang persoalan utang itu bukan sesuatu yang rumit.

Atas pandangan itu, dia menargetkan persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu bisa segera selesai. Targetnya, pada penghujung 2025 ini, Danantara sudah menyepakati solusinya.

“Harus selesai, dan kami pastikan selesai (tahun ini). Itu masalah yang menurut saya ya enggak terlalu sulit sebenarnya secara korporasi,” kata Dony, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menilai, secara kinerja operasional dan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbilang positif. Hanya soal utang proyek yang masih mengganjal.

Meski memandang bukan soal rumit, Dony masih terus mempelajari sejumlah opsi penyelesaiannya. Hal ini masih terus dibahas di internal Danantara.

“Karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA positif. Tinggal masalah cicilannya mau bagaimana, itu saja. Jadi enggak rumit dan pasti akan kita selesaikan,” tutur dia.

Atas kinerja perusahaan itu, Dony meminta masyarakat tak perlu khawatir soal penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh. Negosiasi masih akan terus dilakukan untuk meringankan beban utang tersebut.

“Perlu dikomunikasikan kepada masyarakat tidak usah khawatir bahwa Whoosh ini memberikan manfaat banyak ya. Memberikan manfaat terutama sekali transportasi. Sehari itu sekarang kurang lebih 20-30 ribu penumpang yang kita layani. Dan itu akan terus kita tingkatkan kualitas pelayanannya,” jelas dia.

“Dan mengenai penyelesaian keuangan, menurut saya itu kan hanya opsi saja, tetapi yang paling penting kita sampaikan kepada masyarakat bahwa secara operasional KCIC itu sudah membukukan positif,” tambah Kepala Badan Pengaturan BUMN ini.

Dony Oskaria mengatakan belakangan banyak pandangan mengenai perlu atau tidaknya suntikan APBN. Padahal menurutnya solusi penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu masih terus dikaji.

“Menurut saya, kita terjebak sama itu ya, sama perdebatan itu (pakai APBN atau tidak),” kata Dony.

Dia menegaskan, Danantara selaku pengelola dan tim negosiasi restrukturisasi utang kereta cepat masih terus mencari opsi terbaik. Opsi tidak menggunakan APBN pun masih dalam daftar pilihannya.

Dony menuturkan, keputusan finalnya akan dibahas secara lintas pemangku kepentingan. Danantara sebagai pengelola BUMN, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), akan mengikuti arahan pemerintah.

“Menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu (APBN) dan kami mengikuti aja arahan dari pemerintah, toh Danantara juga sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana beroperasinya (kereta cepat Whoosh),” jelas dia.

4. KPK Pastikan Dugaan Perkara Proyek Whoosh Sudah Tahap Penyelidikan

Eks Menko Polhukam Mahfud Md menyebut ada dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh. Bahkan, dirinya siap memberikan keterangan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin menggali informasi darinya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan perkara markup proyek kereta cepat Whoosh.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep kepada awak media, Senin (27/10/2025).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan hal yang sama. Menurut Budi, penyelidikan dilakukan sejak awal tahun.

“Benar, penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelas Budi saat dikonfirmasi.

5. Budi Arie Puji Kereta Cepat Whoosh

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi ikut menangapi terkait polemik masalah utang kereta cepat Whoosh tinggalan pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih itu menyatakan bahwa kereta Whoosh merupakan karya terbaik.

“Itu kan kajian sudah dilakukan. Kalau syarat secara technical-nya tanya yang berkompeten ya, (Kementerian) Perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan lihatnya Whoosh itu sudah berguna kok, berguna buat masyarakat,” kata dia kepada wartawan saat meninggalkan kediaman pribadi Jokowi di Solo, Jumat 24 Oktober 2025.

Sedangkan terkait masalah utang kereta cepat Whoosh yang menggunung, Budi Arie menegaskan bahwa hal tersebut merupakan investasi dalam jangka panjang.

“Enggak, itu investasi. Detailnya tanya (yang berkompeten), ini kan investasi,” ujar dia.

Permasalahan utang kereta cepat Whoosh itu dikaitkan dengan Jokowi. Budi Arie menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden RI ke-7 tersebut.

“Enggaklah (soal utang kereta cepat Whoosh dikaitkan Jokowi). Itu karya terbaik kok. Kalau enggak ada Whoosh, harusnya ditambahin itu kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, eh Banyuwangi. Wong bagus buat rakyat kok programnya,” kata Budi Arie.